DEFINISI E-GOVERNMENT
E-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas.
Hal ini disebabkan karena berbagai hal :
- Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda maka definisi dari ruang lingkup e-Government pun menjadi beraneka ragam.
- Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
- Pengertian dan penerapan e-Government disebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan dengan visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Menurut kelompok kami pengertian E-Government dapat dibedakan menjadi dua konteks, yaitu konteks makro dan mikro.
- Dalam konteks makro, e-government mencakup Penggunaan Telematika (ICT) secara efektif dan efisien guna menunjang pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintah dalam misinya sebagai pengemban amanat menuju masyarakat demokratis, adil, makmur dan Sejahtera.
- Dalam konteks mikro, e-government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika.
Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menajdi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimpelementasikan e-Government di suatu negara. Terkadanag definsi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government. Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, sebenarnya ada sebuah benang merah yang dapat ditarik dari kebhinekaan tersebut. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu bagaimana berbagai komunitas atau institusi didunia mendefiniskan e-Government.
Tujuan
- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- Menyediakan informasi kepada warga, pelayanan yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat melalui ketersedian akses terhadap ICT dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan public.
- Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
- Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan.
- Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemda.
- Memperbaiki kepekaan dan respon pemda terhadap kebutuhan warga.
- Meningkatkan efisiensi, effektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur, sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri.
Sasaran Pembangunan
- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan
- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah
MANFAAT E-GOVERNMENT
1. Menunjang Good Governance.
2. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas pelayanan public.
3. Menjadi sarana Public Relation untuk meningkatkan citra Pemerintah .
4. Menciptakan peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
6. Meningkatkan kualitas data kependudukan.
7. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder).
8. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet).
9. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
10. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
11. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
12. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
13. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.
VISI DAN MISI E-Government
Visi E-Government
- Fokuslah pada perbaikan pelayaan pemerintahan kepada masyarakat.
- Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif.
- Berikan penghargaan pada inovasi,dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.
- Tekanlah pada pencapaian organisasi.
- Terpusat pada warga, bukan terpusat pada birokrasi ( Citizen-center, not bureaucracy-center )
- Berorientasi pada hasil ( result oriented )
- Didasarkan atas kebutuhan pasar ( market-needs-based)
- Mendorong inovasi dan entrepreneurship
Misi E-government
- Sebagai sarana untuk mereformasi birokrasi pemda yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik dan bisnis.
- Meningkatan kuallitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan acountability serta tercapainya good-governance.
- Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pengembangan dan pendayagunaan aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbasis informasi.
- Mendorong peningkatan aplikasi pelayanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
- Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dibidang industri Komunikasi dan Informatika.
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT
Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikan beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama:
1. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan.
2. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact.
Ø Publish
Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
Contoh aplikasi e-Government di dalam kelas ini adalah sebagai berikut:
- Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung);
- Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan;
- Peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga pemerintahan untuk dipergunakan sebagai data sekunder;
- Ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan;
- Pelajar sekolah menengah dapat mengetahui berbagai program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan akademi milik pemerintah beserta persyaratannya;
- Rakyat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Ø Interact
Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contoh implementasinya adalah sebagai berikut:
- Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web-TV (konsep tele-medicine);
- Departemen-departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru;
- Rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentu;
- Perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah;
- Dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Ø Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
- Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet;
- Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet;
- Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet;
- Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhannya yang ditawarkan dan dijual oleh Badan Pusat Statistik melalui internet (download);
- Petani yang baru saja melakukan panen dapat langsung menjual padinya ke Badan Urusan Logistik melalui internet;
- Para pengusaha perkebunan, pertanian, maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing.
TIPE RELASI E-GOVERNMENT
- Government to Citizens
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan dari dibangunan aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk medekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut :
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertnetu sehingya pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
2. Government to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemeriniahan adalah mer,ibentuk sebuah lingkungan hisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut :
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
3. Government to Government
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negaranegara untuk saling berkomrInikasi secar alebih intens dari hari-ke hari.
Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain :
Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya. Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk medeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).
4. Government to Employees
Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat.
Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan formal G-to-E ini salah satunya:
Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak - hak individualnya.
Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak dari pegawal pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak - hak individualnya.
KESIMPULAN & SARAN
E-Government adalah kecenderungan yang tidak bisa dihindari, kebanyakan lembaga pemerintah di pusat dan di daerah sudah mulai melangkah ke sana, meski hanya dimulai dari membuat website yang statis dan satu arah. Beberapa sudah melangkah ke tataran yang lebih maju dengan menyediakan akses informasi dan pelayanan secara online, atau percepatan layanan dengan bantuan teknologi informasi. Dengan mengikuti aturan, tahapan, dan pola arsitektur yang ada, diharapkan e-government dapat memberikan pelayanan Government to Government (G2G), Government to Legislative (G2L), Government to Citizens (G2C), dan Government to Business (G2B).
Sebaiknya pengembangan e-Government dilakukan dengan berpijak pada satu kerangka yang utuh, atauframework e-Government, sehingga kesinambungan rencana itu terjaga. Keseimbangan antara penguatan disisi back office (misalnya modul transaksi) dengan front office (misalnya portal) juga diperlukan karena proses otomatisasi tidak sekedar memindahkan pekerjaan manual ke komputerisasi. Juga diperlukan tidak sekedar teknologi tetapi juga perbaikan proses bisnis seperti dengan Supply Chain Management (SCM), Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Business Process Re-engineering (BPR), IT Project Management, Reverse Auction, dan lain-lain yang biasanya diterapkan di kalangan bisnis, namun juga bisa diaplikasikan ke pemerintahan.
Peranan serta keamanan sangat penting untuk sebuah sistem. Sebagus apapun suatu sistem, jika sistem tersebut tidak dilengkapi / tidak memakai pengaman apabila terjadi suatu serangan atau ancaman akan mengganggu kinerja dari sistem tersebut. Akan tetapi jika suatu sistem dilengkapi dengan pengamanan, maka jika terjadi serangan dan ancaman setidaknya dapat mengurangi serangan dan ancaman yang masuk kedalam sebuah sistem.
0 komentar:
Posting Komentar